Diminta Purbaya Kerja Cepat, Bappenas: Kami Sudah Lebih Cepat

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) buka suara terkait permintaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar bekerja lebih cepat dalam menetapkan alokasi anggaran rehabilitasi pascabencana di Sumatera.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, mengatakan sekarang ini pihaknya sudah bekerja dengan sangat cepat. Bahkan jauh lebih cepat dari yang dimintakan Purbaya.

Hal ini terlihat dari penerbitan Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang seharusnya selesai paling cepat 25 Maret 2026 mendatang, namun Bappenas sudah menyelesaikan dokumen tersebut pada 15 Februari kemarin. Artinya satu bulan lebih cepat dari seharusnya.

"Kita sebenarnya sudah jauh lebih cepat, lebih cepat dari yang disampaikan. Soalnya targetnya kan seharusnya normalnya kan 3 bulan setelah terjadi darurat diselesaikan. Taruhlah tanggal 25 Desember, paling pertama tuh Sumatera Barat menyatakan darurat selesai. Teorinya kan harusnya 25 Maret ya baru renduk-nya ini disampaikan. Tapi kita tanggal 15 Februari kemarin sudah menyampaikan," kata Medrilzam saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

Karena hal inilah, Medrilzam berpendapat bukan Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja lambat, namun Purbaya yang belum menerima dokumen Renduk yang sudah mereka terbitkan sebelumnya. Di mana dokumen ini secara resmi sudah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua pelaksana Satgas Pemulihan Bencana Sumatera dan Menteri Koordinator Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) selaku Ketua Pengarah Satgas.

"Mungkin Pak Purbaya belum dapet ini saja, belum dapet dokumennya saja. Ya tanggal 15 kita sudah sampaikan ke Pak Mendagri, selaku Ketua Satgas, Pak Menko selaku Ketua Pengarah dan meneruskan ini kepada Presiden. Jadi mungkin belum terima saja Pak Purbayanya," ucapnya.

Bahkan ia berharap Renduk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait termasuk Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya.

Sebab dalam dokumen itu sudah ada nilai anggaran untuk Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melakukan pengerjaan paket rehabilitasi Sumatera selama tiga tahun ke depan, yakni Rp Rp 56,3 triliun.

"Ya memang kita berharap rencana renduk ini, versi pertama ini, ini harus direspon segera. Karena sudah ada angka keluar dan ini yang harus cepat direspon," tutur Medrilzam.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya usulan anggaran belanja tambahan dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera. Dana itu mencakup program dukungan ketahanan bencana, rehabilitasi lahan dan irigasi, bantuan benih, hingga pakan ternak.

Dalam hal ini, menurutnya seluruh usulan itu harus melalui tahapan sinkronisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Setelah disetujui, proses selanjutnya di Satgas Bencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, baru disalurkan Kementerian Keuangan.

Untuk itu Purbaya meminta K/L mendorong Kementerian PPN/Bappenas agar bekerja lebih cepat. Dengan begitu anggaran yang diminta bisa segera dicairkan dan digunakan.

"Jadi kalau bisa Bappenas-nya diketok-ketok sedikit biar kerja lebih cepat. Kalau saya sih tinggal bayar," ucap Purbaya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Di luar itu, Purbaya menyebut alokasi dana untuk Satgas Pemulihan Bencana di bawah Bappenas mencapai Rp 50-60 triliun. Dari anggaran itu, ia memastikan dananya masih tersisa banyak karena usulan tambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang sebesar Rp 74 triliun dikenakan skema multi years selama 4 tahun.

"Jadi untuk tahun ini si aman," imbuh Purbaya.

Simak juga Video 'Purbaya Pede Bawa Ekonomi ke Indonesia Emas: Bukan Indonesia Suram':