Inosentius Samsul yang pernah batal dicalonkan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kini menjabat sebagai Senior Director Legal Asset Management di Badan Pengelola Investasi Danantara. Pakar dan praktisi hukum senior ini menjadi bagian dari tim manajemen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai dimulainya sebuah eksperimen kebijakan berskala sangat besar dalam sejarah ekonomi Indonesia.
Agendanya jelas, semakin memastikan Danantara berhasil. Untuk dicatat, Danantara adalah gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi investasi nasional, sekaligus membawa implikasi sistemik terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Namun justru karena daya ungkitnya yang luar biasa, Danantara perlu dibaca secara lebih jernih dan lebih kritis. Ia bukan sekadar kebijakan strategis biasa. Dalam perspektif kebijakan publik modern, Danantara lebih tepat dipahami dalam istilah yang saya sebut sebagai pivotal policy, kebijakan yang mampu menggeser lintasan sistem ekonomi secara fundamental.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dan di sinilah sekaligus letak peluang dan kewaspadaan yang harus dijaga, karena setidaknya ada tiga alasan mengapa Danantara layak dikategorikan sebagai kebijakan pivotal.
Pertama, dari sisi skala dan konsentrasi aset. Dengan target pengelolaan mendekati US$ 900 miliar, Danantara berpotensi menjadi salah satu entitas investasi negara terbesar di dunia. Yang membuatnya pivotal bukan semata besarannya, melainkan potensi perubahan arsitektur pengelolaan kekayaan negara yang ditimbulkannya.
Baca juga: Efek Kesepakatan Prabowo-Trump, RI Borong Minyak AS Rp 253 Triliun |
Kedua, dari sisi rekayasa kelembagaan. Konsolidasi pengelolaan BUMN dan pembiayaan proyek strategis dalam satu simpul institusi menciptakan daya ungkit lintas sektor yang sangat besar, ciri klasik sebuah pivotal policy.
Ketiga, dari sisi fungsi pembangunan. Dalam situasi global ketika kapital semakin mahal dan kompetisi investasi makin ketat, Danantara diposisikan sebagai instrumen untuk memecahkan bottleneck pembiayaan pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045. Secara konseptual, arah kebijakan ini dapat dipahami. Indonesia memang membutuhkan lompatan investasi jika ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Pivotal Policy dan Sisi Gelapnya
Namun literatur kebijakan publik mengingatkan satu hal penting: setiap pivotal policy selalu memiliki the dark side of pivotal policy.
Semakin besar daya ungkit sebuah kebijakan, semakin besar pula potensi kerusakan sistemik apabila desain, tata kelola, atau implementasinya meleset. Pivotal policy bekerja seperti tuas besar: ia dapat mengangkat sistem dengan cepat, tetapi juga dapat memperbesar dampak kesalahan.
Dalam konteks Danantara, setidaknya ada beberapa titik kewaspadaan yang perlu dikelola secara serius. Mengapa? Karena ada risiko yang nyata. Pertama adalah risiko konsentrasi.
Konsolidasi aset BUMN dalam satu entitas memang menjanjikan efisiensi koordinasi dan kekuatan finansial. Namun pada saat yang sama, ia juga meningkatkan risk concentration pada level nasional.
Prinsip klasik manajemen risiko, never put all your eggs in one basket, tidak sepenuhnya kehilangan relevansinya. Jika terjadi salah alokasi investasi dalam skala besar, atau gangguan tata kelola, efek rambatannya dapat bersifat sistemik. Di sinilah pivotal policy mulai mendekati kawasan sisi gelapnya.
Kedua adalah soal governance dan trust. Pengalaman global menunjukkan bahwa keberhasilan sovereign investment vehicle tidak ditentukan oleh ukuran dana, tetapi oleh kualitas tata kelola, disiplin investasi, dan kredibilitas institusional.
Baca juga: Perdana Tampil di RDG BI, Thomas Djiwandono Bicara Begini |
Untuk Danantara, pekerjaan rumah terbesar bukan sekadar menghimpun dan mengelola dana besar, melainkan membangun market trust dan public trust yang kredibel dan berkelanjutan. Tanpa trust premium, biaya modal akan mahal dan daya ungkit kebijakan akan tereduksi. Dalam kebijakan pivotal, kepercayaan bukan pelengkap, ia adalah fondasi.
Ketiga adalah potensi ketegangan antara mandat komersial dan mandat pembangunan. Jika tekanan untuk membiayai proyek-proyek berisiko tinggi terlalu dominan sementara disiplin investasi melemah, maka risiko soft budget constraint dapat muncul kembali dalam wajah baru.
Pengalaman internasional menunjukkan bahwa garis batas antara katalis pembangunan dan distorsi alokasi modal bisa sangat tipis.
Pelajaran
Secara analitis, Danantara kini berada di persimpangan tiga kemungkinan. Jika tata kelola kuat, disiplin investasi terjaga, dan independensi operasional dilindungi, Danantara berpotensi menjadi transformational pivotal policy, motor pembiayaan pembangunan yang kredibel.
Jika desain baik tetapi implementasi tidak konsisten, ia dapat menjadi fragile pivot-besar secara struktur tetapi terbatas dampak nyatanya. Namun jika konsentrasi risiko bertemu dengan kelemahan governance dan tekanan non-komersial, Danantara berisiko masuk ke kawasan the dark side of pivotal policy, di mana daya ungkit besar justru memperbesar kerentanan sistemik. Pilihan jalur ini akan sangat ditentukan oleh kualitas beberapa tahun pertama implementasinya.
AgarDanantara bergerak ke sisi terang pivotal policy, setidaknya ada tiga agenda yang patut diprioritaskan. Pertama, memastikan kerangka akuntabilitas dan transparansi berada pada standar tertinggi dan sepenuhnya selaras dengan prinsip tata kelola global.
Baca juga: Prabowo di AS Pamer Efisiensi Rp 304 T: Mirip DOGE, Namun Saya Lebih Dulu |
Kedua, membangun pagar profesionalisme yang tegas dari tarik-menarik kepentingan jangka pendek, sehingga keputusan investasi tetap berbasis kelayakan ekonomi jangka panjang. Ketiga, menerapkan disiplin manajemen risiko berbasis skenario ekstrem, bukan hanya skenario normal. Dalam kebijakan pivotal, yang sering menentukan justru adalah kemampuan mengantisipasi tail risk.
Penutup: Pertaruhan yang Menuntut Kebijaksanaan
Danantara pada akhirnya memang sebuah pertaruhan besar, bukan hanya bagi satu pemerintahan, tetapi bagi arsitektur ekonomi Indonesia ke depan. Dalam pepatah Jawa yang dalam maknanya, rakyat kerap berada pada posisi swargo nunut, neroko katut. Karena itu, setiap kebijakan berskala sistemik memikul dimensi kehormatan publik yang tidak kecil.
Keberanian membuat terobosan adalah penting. Namun dalam pivotal policy, keberanian harus selalu berjalan beriringan dengan kerendahan hati institusional: kesediaan untuk terus menguji asumsi, mendengar kritik, dan memperkuat tata kelola sebelum risiko membesar.
Jika disiplin itu terjaga, Danantara dapat menjadi tuas lompatan ekonomi Indonesia. Jika tidak, daya ungkit yang sama dapat membawa kita memasuki sisi gelap pivotal policy. Di situlah kewaspadaan kolektif bangsa ini diuji. Keberadaan pakar dan praktisi hukum yang baru di dalamnya memang baik bagi Danantara, namun itu tidak cukup, karena memastikan keberhasilan kebijakan menjadi lebih prioritas lagi.
Riant Nugroho
Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Simak Video "Video Sahrul Gunawan Gaspol Lanjut S3! Kali Ini Minati Kebijakan Publik"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)
作者：Riant Nugroho -，文章来源detik_id，版权归原作者所有，如有侵权请联系本人删除。
风险提示：本文所述仅代表作者个人观点，不代表 Followme 的官方立场。Followme 不对内容的准确性、完整性或可靠性作出任何保证，对于基于该内容所采取的任何行为，不承担任何责任，除非另有书面明确说明。
暂无评论，立马抢沙发