Rupiah Ditutup Melemah, Tertekan Sikap Sengit Iran dan Kekhawatiran Terhadap Fiskal RI

• Rupiah melemah ke Rp16.886/USD pada Rabu (11/3) akibat penguatan dolar AS di tengah ketegangan geopolitik setelah Iran memblokir Selat Hormuz.
• Pasar menanti data inflasi AS (CPI) Februari yang diperkirakan 2,4% yoy, sebagai petunjuk arah kebijakan suku bunga The Fed.
• Dari domestik, tekanan datang dari kredibilitas fiskal Indonesia yang disorot lembaga pemeringkat, setelah defisit APBN 2025 melebar ke 2,92% PDB dan tax ratio turun ke 9,31%.

Ipotnews - Nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Rabu (11/3), seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah Iran mulai memblokir Selat Hormuz yang memicu kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global.
Berdasarkan data Bloomberg pada sore ini pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah 23 poin atau 0,14% ke level Rp16.886 per dolar AS, dibandingkan posisi akhir perdagangan Selasa (10/3) di Rp16.863 per dolar AS.
Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan indeks dolar AS menguat pada perdagangan hari ini, seiring meningkatnya ketegangan di pasar energi global.
"Pasar terguncang oleh gangguan di pasar energi, karena Iran mulai memblokir Selat Hormuz sebagai tanggapan terhadap serangan AS dan Israel terhadap negara tersebut. Teheran mengatakan akan terus menyerang kapal-kapal di selat tersebut hingga penghentian permusuhan terhadap Republik Islam," tulis Ibrahim dalam publikasi risetnya sore ini.
Ia menambahkan, Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa konflik hampir berakhir, namun Iran menolak pernyataan tersebut.
"Presiden AS Donald Trump mengklaim minggu ini bahwa perang hampir berakhir. Tetapi Iran menolak klaimnya, menyatakan bahwa Teheran akan memutuskan kapan konflik berakhir," ujar Ibrahim.
Menurutnya, Selat Hormuz merupakan jalur strategis pengiriman energi dunia sehingga gangguan di kawasan tersebut berpotensi memberikan dampak besar terhadap perekonomian global.
Selat Hormuz adalah jalur pengiriman minyak dan gas utama untuk Asia, dengan gangguan pasokan yang berkepanjangan diperkirakan akan memiliki konsekuensi buruk bagi perekonomian yang sangat bergantung pada impor energi.
Dari sisi data ekonomi, pasar juga menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat yang diperkirakan memberikan gambaran mengenai arah kebijakan suku bunga bank sentral AS.
Data CPI AS untuk bulan Februari akan dirilis pada hari Rabu dan diharapkan memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang inflasi dan suku bunga di ekonomi terbesar di dunia. "Inflasi CPI utama diperkirakan tetap stabil di 2,4% tahun-ke-tahun, sementara CPI inti diperkirakan tetap di 2,5%," ungkap Ibrahim.
Ia menambahkan, meskipun data tersebut kemungkinan belum mencerminkan dampak lonjakan harga energi akibat konflik Iran, pasar tetap mencermatinya untuk menilai kondisi ekonomi AS.
Meskipun angka tersebut kemungkinan tidak akan mencerminkan lonjakan harga energi setelah perang Iran, angka tersebut tetap akan dipantau secara cermat untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang pengeluaran konsumen dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan.
Menurutnya, data inflasi tersebut juga dirilis setelah data ketenagakerjaan AS sebelumnya menunjukkan hasil yang lebih lemah dari perkiraan pasar.
"Angka CPI ini muncul setelah data penggajian penting untuk bulan Februari jauh lebih lemah dari yang diperkirakan, menimbulkan beberapa kekhawatiran tentang apakah ekonomi AS sedang mendingin," tambah Ibrahim.
Sementara dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga datang dari sorotan sejumlah lembaga internasional terhadap kinerja fiskal Indonesia, khususnya terkait penerimaan pajak.
Sejumlah lembaga pemeringkat global seperti Moody's, S&P, dan Fitch menyoroti kinerja pemungutan pajak yang dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kredibilitas fiskal pemerintah.
Dari ketiga lembaga tersebut, hanya S&P yang masih mempertahankan prospek stabil, sementara Moody's dan Fitch telah menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif.
Penurunan outlook tersebut dipicu kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah, terutama karena kinerja penerimaan pajak yang tidak sejalan dengan kebutuhan belanja negara.
Sebagai gambaran, defisit APBN 2025 tercatat melebar hingga 2,92% dari produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan target dalam Undang-Undang APBN 2025 sebesar 2,53%.
Pelebaran defisit tersebut antara lain dipicu oleh realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target, yakni sebesar Rp1.917,6 triliun atau hanya 87,6% dari target tahun 2025.
Selain lembaga pemeringkat global, isu kredibilitas fiskal dan kinerja penerimaan pajak Indonesia juga menjadi sorotan Bank Dunia dalam Country Program Evaluation Report untuk periode fiskal 2013-2023.
Bank Dunia menilai selama satu dekade terakhir pemerintah belum optimal dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Hal ini tercermin dari rasio pajak Indonesia yang masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara anggota G20.
Pada tahun 2025, tax ratio Indonesia tercatat turun menjadi 9,31% terhadap PDB. Menurut kajian Bank Dunia, rendahnya rasio pajak tersebut antara lain disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.(Adhitya/AI)

Sumber : admin