Jadi Opsi Dipotong Purbaya, Berapa Gaji Menteri Saat Ini?

Pemerintah saat ini tengah mengkaji secara detail rencana pemotongan gaji pejabat negara, mulai dari menteri hingga anggota DPR RI. Langkah ini dimaksudkan sebagai satu upaya strategis untuk merespons dampak perang di Timur Tengah.

Meski masih dalam tahap pengkajian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak masalah jika opsi tersebut benar-benar diambil karena besaran gaji menteri saat ini dianggap sudah terlalu besar.

"Ya nggak apa kalau menteri gajinya dipotong, sudah kegedean juga," kata Purbaya usai kunjungan ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).

Diketahui, gaji seorang menteri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000. Dalam aturan ini, semua menteri negara menerima gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Besaran ini belum mengalami kenaikan dalam 24 tahun terakhir.

"Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000,00 sebulan," tulis Pasal 2 PP 60 Tahun 2000.

Selain gaji, sebagai menteri tentu AHY akan mendapatkan sejumlah tunjangan yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu tertulis para petinggi Kementerian ini berhak mendapatkan tunjangan jabatan hingga Rp 13.608.000 per bulan.

"Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp 13.608.000,00," tulis Pasal 1 Ayat (2) bagian e aturan itu.

Bila ditotal seorang Menteri negara bisa membawa pulang sekitar Rp 18.648.000 per bulan. Namun, angka ini belum menghitung tunjangan lainnya maupun dana operasional yang diperoleh menteri.

Dalam catatan detikcom menurut beberapa mantan pejabat, dana operasional ini bisa mencapai Rp 100-150 juta. Namun perlu dicatat tunjangan atau dana operasional yang diperoleh oleh menteri ini hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatannya sebagai pemimpin negara dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Meskipun biasanya lebih besar dari gaji dan tunjangan, dana operasional ini tidak masuk dalam komponen take home pay. Sehingga dana yang tidak digunakan akan dikembalikan kepada negara dan tidak bisa dicairkan untuk 'dibawa pulang'.

Wacana pemangkasan gaji pejabat pertama kali mengemuka usai dipaparkan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Kabinet pada Jumat (13/3) lalu. Prabowo memaparkan pemangkasan gaji pejabat dilakukan Pakistan dalam merespons dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan usulan pemangkasan gaji pejabat sedang dikaji. Kemungkinan itu terbuka untuk penghematan anggaran dari unsur pemerintahan.

"Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena stok aman," ujar Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, efisiensi anggaran memang harus dilakukan pemerintah bukan hanya di tengah krisis saja. Di saat kondisi normal, efisiensi anggaran juga harus dilakukan.